Pakar: Pemerintah Harus Buat Data Valid Masyarakat Miskin Cegah Korupsi

JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti meminta pemerintah membuat data valid terkait jumlah masyarakat miskin penerima bantuan. Hal itu dapat mencegah praktik korupsi penyaluran bantuan sosial. "Saya...